Berita & Artikel Hukum

3 berita
Ahli Hukum Tata Negara Universitas Narotama Nilai Penyesuaian Alamat Domisili Penghuni Kos Perkuat Tertib Administrasi Kependudukan

Ahli Hukum Tata Negara Universitas Narotama Nilai Penyesuaian Alamat Domisili Penghuni Kos Perkuat Tertib Administrasi Kependudukan

Pemerintah Kota Surabaya mewajibkan warga ber-KTP Surabaya yang tinggal di rumah kos atau rumah sewa untuk menyesuaikan alamat domisili sesuai tempat tinggal yang sebenarnya. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya penataan administrasi kependudukan agar data masyarakat semakin akurat dan pelayanan publik dapat berjalan lebih efektif.Aturan tersebut juga menegaskan bahwa pemilik rumah kos tidak diperkenankan melarang penyewa menggunakan alamat tempat tinggalnya sebagai alamat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun Kartu Keluarga (KK), selama masih memiliki hubungan sewa yang sah.Sementara itu, warga yang berasal dari luar Surabaya dan masih ber-KTP daerah asal tetap tercatat sebagai penduduk nonpermanen sehingga tidak diwajibkan mengubah alamat kependudukannya.Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya, Irvan Wahyudrajad, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut diberlakukan untuk menyelaraskan data administrasi dengan kondisi tempat tinggal warga saat ini. Menurutnya, kesesuaian alamat domisili akan memudahkan proses pendataan, penyampaian layanan publik, hingga pelaksanaan berbagai program pemerintah yang berbasis data kependudukan.Menanggapi kebijakan tersebut, Dr. Rudianto Sesung, S.H., M.H., Ahli Hukum Tata Negara sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas Narotama, menilai bahwa penyesuaian alamat domisili merupakan langkah yang sejalan dengan prinsip tertib administrasi kependudukan. Menurutnya, penggunaan alamat tempat tinggal yang sesuai dengan kondisi sebenarnya memberikan kepastian administrasi sekaligus mendukung pelaksanaan berbagai pelayanan publik.Dr. Rudianto Sesung juga menjelaskan bahwa selama masih terdapat hubungan hukum antara pemilik rumah kos dan penyewa, penggunaan alamat rumah kos sebagai domisili tidak menjadi persoalan. Namun, apabila masa sewa telah berakhir atau penghuni telah berpindah tempat tinggal, perubahan alamat perlu segera dilakukan agar data kependudukan tetap akurat dan tidak menimbulkan persoalan administratif di kemudian hari.Melalui kebijakan tersebut, Pemerintah Kota Surabaya diharapkan mampu mewujudkan sistem administrasi kependudukan yang semakin tertib, akurat, dan selaras dengan kondisi riil masyarakat. Dari perspektif hukum tata negara, langkah tersebut juga menunjukkan pentingnya kepastian data kependudukan sebagai dasar penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif.

Baca selengkapnya →
Dosen Fakultas Hukum Universitas Narotama Analisis Putusan MK Terkait Sengketa Surat Penyetaraan Ijazah Wakil Presiden dan Implikasi Ketatanegaraan

Dosen Fakultas Hukum Universitas Narotama Analisis Putusan MK Terkait Sengketa Surat Penyetaraan Ijazah Wakil Presiden dan Implikasi Ketatanegaraan

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perkara yang mempersoalkan surat penyetaraan ijazah sekolah menengah wakil presiden menjadi perhatian dalam diskursus hukum tata negara. Perkara tersebut juga menjadi topik pembahasan dalam podcast Klik FM bersama dosen Fakultas Hukum Universitas Narotama, Baharuddin Riqiey, S.H.,M.H, pada Selasa (6/10/2026).Dalam wawancara yang dilakukan sebelum putusan MK dibacakan, Riqiey menjelaskan sejumlah aspek hukum yang menjadi pokok perdebatan, terutama mengenai kewenangan MK, kedudukan hukum atau legal standing pemohon, serta kemungkinan konsekuensi ketatanegaraan dari temuan yang muncul dalam persidangan.Menurut Riqiey, persoalan pertama yang perlu dilihat adalah kewenangan MK dalam memeriksa perkara tersebut. Ia merujuk pada prinsip ius curia novit, yakni pengadilan dianggap mengetahui hukum dan tidak diperkenankan menolak perkara dengan alasan tidak terdapat atau tidak jelas hukumnya.Prinsip tersebut, menurutnya, telah dikonkretisasi dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian, ketika suatu perkara telah diajukan kepada lembaga peradilan, perkara tersebut harus terlebih dahulu diterima dan diperiksa sesuai mekanisme hukum acara yang berlaku.“Persoalan apakah permohonan tersebut nantinya dapat diterima atau ditolak merupakan persoalan substansi. Namun secara prinsip, pengadilan tidak boleh menolak perkara hanya karena alasan tidak ada atau tidak jelas hukumnya,” jelasnya.Riqiey juga menyoroti perkembangan proses persidangan yang menurutnya menunjukkan adanya pertimbangan mengenai kewenangan MK untuk memeriksa perkara tersebut.Menurutnya, apabila sejak awal MK menganggap dirinya sama sekali tidak memiliki kewenangan, perkara tersebut akan di putus pada Putusan Sela. Namun, proses persidangan berlanjut hingga tahap pembuktian.Ia menilai kondisi tersebut memperlihatkan adanya pendekatan hukum yang bersifat khusus dalam perkara tersebut. Terlebih, menurutnya, terdapat persoalan yang belum pernah mendapatkan pemeriksaan dalam konteks ketatanegaraan sebelumnya.“Ini merupakan suatu terobosan hukum. Ada persoalan yang dianggap memiliki implikasi konstitusional, tetapi belum pernah diadili. Dalam konteks demikian, fungsi MK sebagai The Guardian of the Constitution dan The Guardian of Democracy menjadi relevan,” ujarnya.Pandangan tersebut, menurut Riqiey, tetap menjadi ruang perdebatan akademik. Sebab, tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit menyebutkan bahwa MK berwenang mengadili persoalan surat penyetaraan ijazah wakil presiden dalam konstruksi perkara tersebut.Selain kewenangan MK, Riqiey menjelaskan bahwa aspek legal standing atau kedudukan hukum pemohon menjadi persoalan penting dalam perkara tersebut.Menurutnya, dalam hukum acara MK yang berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) presiden dan wakil presiden, terdapat ketentuan mengenai pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan.“Dalam perselisihan hasil Pemilu, yang memiliki legal standing adalah peserta Pemilu, dalam hal ini pasangan calon presiden dan wakil presiden,” jelasnya.Berdasarkan konstruksi tersebut, Riqiey sebelumnya memperkirakan MK akan menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum pemohon. Prediksi tersebut disampaikannya sebelum putusan MK dibacakan pada Selasa malam.Menurut Riqiey, persoalan legal standing tidak serta-merta menghilangkan kewajiban MK untuk mempertimbangkan dalil dan bukti yang diajukan selama persidangan.Ia menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap dalil dan bukti tetap diperlukan sebagai bagian dari proses persidangan. Karena itu, menurutnya, pernyataan MK mengenai fakta atau bukti yang ditemukan selama persidangan tetap dapat muncul dalam pertimbangan putusan, meskipun permohonan pada akhirnya tidak dapat diterima.Riqiey juga menyoroti bagian putusan yang menurutnya menunjukkan bahwa MK tidak menemukan bukti kelulusan sekolah menengah sebagaimana yang dipersoalkan dalam perkara tersebut.Namun, ia menegaskan bahwa temuan tersebut tidak secara otomatis memberikan kewenangan kepada MK untuk menjatuhkan konsekuensi berupa pemberhentian atau diskualifikasi terhadap wakil presiden.Menurutnya, terdapat pembagian kewenangan antarlembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Karena itu, ketika MK telah menentukan batas kewenangannya, persoalan selanjutnya menjadi ranah lembaga negara lain sesuai mekanisme konstitusional.“MK tidak boleh bertindak lebih jauh daripada kewenangannya. Ketika persoalan tersebut berada di luar kewenangan MK, maka mekanisme selanjutnya harus diserahkan kepada lembaga yang memang memiliki kewenangan,” katanya.Lebih lanjut, Riqiey melihat adanya konsekuensi ketatanegaraan yang perlu diperhatikan apabila seseorang yang sedang menduduki jabatan wakil presiden kemudian dinilai tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.Ia merujuk pada ketentuan mengenai persyaratan calon presiden dan wakil presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, termasuk persyaratan pendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat.Menurutnya, apabila terdapat persoalan mengenai pemenuhan persyaratan tersebut, mekanisme konstitusional pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden menjadi salah satu hal yang perlu dikaji lebih lanjut.Dalam konstruksi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, proses pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden melibatkan DPR, MK, dan MPR. DPR terlebih dahulu menggunakan mekanisme konstitusional untuk mengajukan pendapat mengenai dugaan pelanggaran, kemudian MK memberikan putusan atas pendapat tersebut sebelum proses selanjutnya berada di MPR.Riqiey menilai pembahasan mengenai persoalan tersebut penting ditempatkan dalam koridor hukum tata negara dan tidak semata-mata menjadi perdebatan politik.Ia juga menjelaskan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, konstitusi telah menyediakan mekanisme pengisian jabatan tersebut.Presiden mengajukan dua calon wakil presiden kepada MPR untuk dipilih. Calon yang diajukan tetap harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.Menurut Riqiey, mekanisme tersebut menunjukkan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia telah mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekosongan jabatan wakil presiden dan menyediakan prosedur untuk mengisinya.Menutup pembahasannya, Riqiey memberikan apresiasi terhadap pemohon yang menurutnya telah membawa persoalan tersebut ke ranah hukum melalui suatu langkah yang dinilainya sebagai terobosan.Ia juga mengapresiasi MK karena dinilai telah menjalankan fungsi konstitusionalnya dengan tetap mempertimbangkan persoalan yang muncul dalam persidangan sekaligus menjaga batas kewenangan lembaga.“Menurut saya, putusan MK sudah tepat dan proporsional sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya, persoalan tersebut menjadi ranah lembaga lain untuk menindaklanjuti sesuai mekanisme hukum tata negara,” ujarnya.Riqiey berharap seluruh pihak menempatkan persoalan tersebut berdasarkan argumentasi dan landasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, perbedaan pandangan merupakan bagian dari dinamika dalam negara hukum, sepanjang setiap pendapat didasarkan pada argumentasi hukum yang kuat.Pembahasan tersebut menjadi bagian dari kontribusi akademisi dalam memberikan perspektif hukum kepada masyarakat mengenai isu ketatanegaraan yang berkembang. Melalui ruang diskusi publik seperti podcast, perguruan tinggi dapat mengambil peran dalam menghadirkan analisis akademik yang objektif, kritis, dan berbasis pada prinsip negara hukum.

Baca selengkapnya →
Integritas dan Kualitas FH Universitas Narotama, Fondasi Sinergi Strategis dengan IKPI dalam Pengembangan Hukum Perpajakan

Integritas dan Kualitas FH Universitas Narotama, Fondasi Sinergi Strategis dengan IKPI dalam Pengembangan Hukum Perpajakan

Universitas Narotama melalui Fakultas Hukum menjalin kerja sama dengan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) dalam upaya memperkuat pengembangan keilmuan hukum perpajakan, meningkatkan kompetensi akademik, serta memperluas kolaborasi antara perguruan tinggi dan praktisi perpajakan. Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) pada Jumat, 16 Oktober 2026, di Hotel Aston Sidoarjo, dalam rangkaian seminar perpajakan yang diselenggarakan oleh IKPI.Universitas Narotama diwakili oleh Chriestine Ayu Ashari, S.E., M.M., selaku Direktur Kerja Sama, Pemasaran dan Hubungan Masyarakat yang hadir mewakili Rektor Universitas Narotama, serta Dr. Tahegga Primananda Al Fath, S.H., M.H., selaku Ketua Departemen Hukum Kenegaraan Fakultas Hukum Universitas Narotama yang mewakili Dekan Fakultas Hukum. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld, S.E., S.H., Ak., C.A., ASEAN CPA dan menjadi bagian dari upaya memperluas jejaring kerja sama antara IKPI dan sejumlah perguruan tinggi di Jawa Timur.Dr. Tahegga menjelaskan bahwa kerja sama tersebut memiliki arti strategis bagi Fakultas Hukum Universitas Narotama. Menurutnya, Fakultas Hukum Universitas Narotama menjadi satu-satunya fakultas hukum di antara perguruan tinggi yang menjalin kerja sama dalam kegiatan tersebut, sementara kerja sama dengan perguruan tinggi lainnya lebih banyak berkaitan dengan bidang ekonomi.Ia menuturkan bahwa salah satu faktor yang melatarbelakangi terjalinnya kerja sama tersebut adalah keberadaan alumni Fakultas Hukum Universitas Narotama yang berkiprah sebagai konsultan pajak. Pengalaman dan testimoni positif para alumni selama menempuh pendidikan dinilai turut memperkuat kepercayaan IKPI terhadap kualitas pendidikan hukum di Universitas Narotama.“Banyak alumni kita yang berada di IKPI. Mereka memiliki testimoni positif selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Narotama, terutama karena memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai hukum perpajakan dan konstruksi hukumnya,” jelas Dr. Tahegga.Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendidikan hukum memiliki peran penting dalam melengkapi kompetensi profesional di bidang perpajakan. Pemahaman mengenai pajak tidak cukup hanya bertumpu pada aspek penghitungan dan akuntansi, tetapi juga perlu disertai kemampuan memahami dasar hukum, kebijakan pemerintah, serta mekanisme penyelesaian sengketa perpajakan.Dr. Tahegga menegaskan bahwa MoU tersebut diharapkan menjadi landasan bagi pengembangan berbagai program kolaboratif yang lebih konkret. Kerja sama dapat ditindaklanjuti melalui penyusunan perjanjian kerja sama (Memorandum of Agreement/MoA), seminar bersama, penelitian kolaboratif, kegiatan pengabdian kepada masyarakat, serta pelibatan praktisi perpajakan dalam proses pembelajaran.Dalam bidang pendidikan, kolaborasi dengan IKPI berpotensi memperkuat materi pembelajaran hukum pajak melalui keterlibatan konsultan pajak sebagai dosen tamu atau praktisi pengajar. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya memperoleh pemahaman konseptual mengenai peraturan perpajakan, tetapi juga mendapatkan wawasan praktis tentang penerapan hukum dan dinamika persoalan perpajakan di masyarakat.Dari sisi penelitian, kerja sama tersebut membuka peluang bagi dosen dan praktisi untuk mengembangkan kajian hukum perpajakan secara bersama-sama. Konsultan pajak memiliki pengalaman praktis dan pemahaman terhadap persoalan perpajakan, sedangkan akademisi hukum memiliki kompetensi dalam menganalisis norma, asas, dan konstruksi hukum. Kolaborasi kedua pihak diharapkan menghasilkan penelitian yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan regulasi perpajakan.Kerja sama tersebut juga berpotensi mendukung pengembangan kurikulum, khususnya pada mata kuliah Hukum Perpajakan yang telah tersedia di Fakultas Hukum Universitas Narotama. Pelibatan praktisi dalam penyusunan dan pengayaan rencana pembelajaran semester (RPS) diharapkan dapat meningkatkan relevansi materi perkuliahan dengan kebutuhan dunia profesional.Selain mendukung pengembangan akademik, tindak lanjut MoU melalui program yang terukur dan berkelanjutan juga diharapkan memberikan kontribusi terhadap pemenuhan indikator akreditasi serta pencapaian target Fakultas Hukum Universitas Narotama untuk menjadi program studi unggul.Lebih lanjut, Dr. Tahegga menilai bahwa penguasaan hukum perpajakan menjadi semakin penting bagi konsultan pajak maupun advokat. Perkembangan regulasi yang dinamis menuntut para profesional untuk terus memperbarui pengetahuan, baik dalam aspek teknis perpajakan maupun dalam memahami konsekuensi dan implikasi hukumnya.Ia juga menyoroti perkembangan kelembagaan peradilan pajak dan implikasinya terhadap kebutuhan kompetensi hukum. Dalam konteks tersebut, pemahaman hukum perpajakan menjadi modal penting bagi para profesional yang terlibat dalam pendampingan klien, penanganan sengketa, maupun proses penyelesaian perkara perpajakan.Menurutnya, konsultan pajak yang memiliki latar belakang akuntansi tetap perlu memperkuat pemahaman hukum agar mampu memberikan pendampingan secara lebih komprehensif. Sebaliknya, advokat juga perlu memahami aspek teknis dan substansi perpajakan untuk memberikan layanan hukum yang sesuai dengan kompleksitas persoalan klien.“Pajak berkaitan erat dengan pemerintah, negara, kebijakan, dan berbagai peraturan hukum. Karena itu, pemahamannya tidak cukup hanya dari sisi penghitungan, tetapi juga harus dilihat dari perspektif hukum, termasuk ketika terjadi perselisihan,” ungkapnya.Ia menambahkan bahwa perkembangan hukum perpajakan yang relatif cepat menjadi tantangan sekaligus peluang bagi perguruan tinggi untuk memperkuat kapasitas dosen, mengembangkan penelitian, dan memperluas pembelajaran berbasis praktik. Sebagai langkah pengembangan ke depan, Dr. Tahegga mendorong optimalisasi Tax Center Universitas Narotama agar tidak hanya berfokus pada aspek akuntansi dan teknis perpajakan, tetapi juga mengembangkan layanan konsultasi dan edukasi dari perspektif hukum perpajakan.Pengembangan tersebut dapat dilakukan dengan melibatkan dosen, praktisi IKPI, serta alumni Fakultas Hukum Universitas Narotama yang telah berpengalaman di bidang perpajakan. Melalui kolaborasi ini, Tax Center diharapkan dapat menjadi ruang pengembangan pengetahuan, konsultasi, dan pengabdian kepada masyarakat yang mengintegrasikan aspek teknis perpajakan dengan analisis hukum.Di samping itu, kerja sama dengan IKPI diharapkan dapat memperkuat pengembangan penelitian hukum perpajakan melalui identifikasi persoalan-persoalan aktual yang dihadapi para praktisi. Hasil penelitian tersebut dapat menjadi masukan bagi pengembangan ilmu hukum sekaligus memperkaya bahan pembelajaran di lingkungan perguruan tinggi.Dr. Tahegga menyambut positif respons IKPI terhadap kerja sama tersebut. Ia memandang hubungan antara akademisi dan praktisi sebagai bentuk kemitraan yang saling melengkapi. Perguruan tinggi dapat memperkuat pemahaman konstruksi dan analisis hukum, sedangkan praktisi memberikan perspektif empiris mengenai penerapan peraturan serta dinamika perpajakan.Melalui kerja sama ini, Fakultas Hukum Universitas Narotama berharap dapat memperkuat kontribusinya dalam pengembangan hukum perpajakan di Indonesia. Penandatanganan MoU menjadi langkah awal yang perlu diikuti dengan implementasi program secara berkelanjutan, sehingga kolaborasi tidak berhenti pada kesepakatan kelembagaan, tetapi menghasilkan manfaat nyata bagi mahasiswa, dosen, praktisi, dan masyarakat luas.

Baca selengkapnya →